Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program unggulan dari Kabinet Merah Putih yang telah dimulai sejak 6 Februari 2025. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dari APBN untuk melaksanakan program MBG di tahun 2025. Berdasarkan pernyataan dari Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, program ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 420 triliun untuk memenuhi target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang dalam satu tahun.
Besarnya anggaran yang digelontorkan dalam program MBG tentunya akan meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan yang masuk dalam menu. Di lain sisi, Indonesia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan dalam negeri dan masih bergantung terhadap impor pada beberapa komoditas. Hal ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai bagian dari Asta Cita yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Anton Apriyantono, Menteri Pertanian Republik Indonesia 2004-2009, mengatakan bahwa program MBG harusnya menjadi kesempatan untuk mengangkat pangan lokal Indonesia melalui pemetaan potensi daerah. “Kuncinya adalah kemampuan kita menyusun menu yang disesuaikan dengan kemampuan pasokan dari lokal” ujar Anton dalam forum diskusi publik yang dilaksanakan oleh The Center for Strategic Development Studies (CSDS) pada hari Jum’at 24 Januari 2025.
Menteri Pertanian yang berhasil mewujudkan swasembada beras pada tahun 2008 ini menganggap bahwa pemerintah perlu meningkatkan program intensifikasi yang masih didominasi oleh bantuan-bantuan. Menurutnya, bantuan dari pemerintah harus disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan produksi, salah satunya dengan Sekolah Lapang. “Sekolah Lapang inilah yang disebut integrasi, di satu sisi menjadi tempat belajar petani, tapi juga menjadi tempat bekerjanya penyuluh” ucap Anton di forum yang sama.
Forum yang juga menghadirkan narasumber dari kalangan pengusaha dan akademisi ini pun mengungkapkan bahwa beberapa komoditas yang terdapat dalam menu MBG masih bergantung pada impor. Hari Bowo, CEO Villa Tani dan Villa Ternak, mengungkapkan bahwa beras, kedelai, dan susu termasuk dalam komoditas yang banyak diimpor. “Dengan adanya Makan Bergizi Gratis, sebenarnya agak berat (pada komoditas tersebut), karena kita hampir semuanya ketergantungan terhadap impor” kata Hari.
Hari berharap agar kelompok petani dan peternak yang ada di desa mendapatkan perhatian lebih untuk didukung. “Arahan dari Presiden mintanya (bahan baku MBG) bersumber dari desa” ujar Hari mengutip pernyataan dari Budi Arie Setiadi selaku Menteri Koperasi. BUMDES dan Koperasi diproyeksikan akan memiliki peran besar dalam pelaksanaan MBG. Hari melihat bahwa peluang terbesar bagi petani desa terdapat pada komoditas hortikultura yaitu sayur dan buah.
Dalam kesempatan yang sama, Riska Ayu Purnamasari, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa swasembada dapat diwujudkan dalam program MBG dengan melakukan diversifikasi pangan. Dalam liputan yang beredar, siswa sekolah di berbagai daerah termasuk di wilayah timur masih menerima asupan karbohidrat yang didominasi nasi. “Kita tahu persis bahwa teman-teman kita yang timur itu mereka pangan pokoknya banyak sekali melimpah” ucap Riska.
Sebagai negara mega biodiversity nomor dua di dunia, keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia seharusnya dapat menambal lubang-lubang pada pasokan pangan yang masih bergantung pada impor. “Padahal kita punya 72 varietas karbohidrat, 100 varietas kacang, ada juga 450 varietas buah” ujar Riska. Riska berharap agar program MBG ini dapat menyesuaikan menunya dengan potensi setiap daerah yang banyak memproduksi komoditas pangan lokal.
Pemerintah sejatinya sudah menyusun menu MBG yang disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah. Selain nasi, sumber karbohidrat juga dapat berasal dari jagung, singkong, sagu, dan sorgum sesuai dengan potensi daerah. Namun, implementasi program MBG nyatanya belum menunjukkan diversifikasi pangan dalam satu bulan pertamanya. Hal ini perlu dikoreksi agar Indonesia tidak selalu bergantung pada beras yang pasokannya masih banyak berasal dari impor.
Tidak hanya diversifikasi, swasembada pangan juga mengharuskan terjadinya peningkatan produktivitas petani. Pemerintah perlu meningkatkan bantuan berupa pupuk atau bibit serta pendampingan bagi para petani dalam pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan skala produksi. Di samping itu, pemerintah harus mampu mendorong masyarakat untuk menggarap lahan-lahan tidak produktif. Dengan begitu, maka ketahanan pangan yang menjadi cita-cita negara ini dapat segera diwujudkan.