JAKARTA, 30 September 2026 – Center for Strategic Development Studies (CSDS) MITI menyelenggarakan diskusi publik berjudul “Ancaman Kemarau Panjang Akibat El Niño: Bagaimana Menjaga Produksi Pertanian dan Harga Pangan?”. Diskusi ini menguji kesiapan pemerintah dalam menghadapi gelombang anomali iklim El Niño sangat kuat yang berasosiasi dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Di tengah potensi ancaman kekeringan ekstrem yang menunda musim hujan hingga triwulan pertama 2027, forum ini membongkar ketimpangan antara klaim keberhasilan produksi pangan nasional di atas kertas dengan ketidaksiapan teknologi serta distorsi harga di tingkat konsumen.
Menghadirkan analisis berbasis spasial agroklimat, Dr. Aris Pramudia selaku Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan bahwa dampak El Niño kali ini tergolong ekstrem. Berdasarkan pemetaan spasial terhadap 7,4 juta hektar lahan sawah nasional, sebanyak 81% berada dalam kondisi sangat kering, serta 92% hingga 93% wilayah pertanaman sawah diproyeksikan mengalami sifat hujan di bawah normal hingga akhir tahun. Penyesuaian kalender tanam melalui varietas genjah tahan kering dan modifikasi teknologi tumpang sisip dinilai mutlak dilakukan guna mencegah kegagalan tanam masif di sentra produksi berbasis iklim sedang dan kering.
Menyoroti urgensi keakuratan data prediksi dan mitigasi lapangan, Dr. Aris menekankan pentingnya pendekatan sains presisi untuk menyelamatkan produksi hulu. “Anomali iklim El Niño yang berlangsung sejak pertengahan tahun ini menyebabkan lebih dari 90% lahan sawah nasional kita mengalami sifat hujan di bawah normal. Kondisi ini menuntut penyesuaian kalender tanam yang tidak lagi bisa mengandalkan pola konvensional. Pemerintah dan petani harus bertransisi menggunakan sistem peringatan dini presisi serta merekayasa pola tanam melalui tumpang sisip dan introduksi varietas adaptif agar penurunan luas tanam tidak berujung pada krisis pasokan pangan nasional,” ungkap Dr. Aris.
Membedah implikasi ekonomi dan tata kelola kebijakan, Prof. Andi Irawan selaku Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Bengkulu menyampaikan kritik tajam terhadap cara pemerintah merespons krisis. Ia menilai kementerian teknis masih menggunakan pendekatan tradisional era 70–80an dan abai terhadap utilisasi kecerdasan buatan (AI) maupun data riset terkini dari BRIN. Lebih lanjut, ia membongkar paradoks klaim swasembada beras yang bertolak belakang dengan hukum dasar ekonomi; lonjakan harga beras yang terus terjadi di seluruh Pulau Jawa adalah bukti tidak terbantahkan atas terjadinya kelangkaan (shortage) pasokan di lapangan. Kebijakan eceran tertinggi dan intervensi serapan Bulok yang salah kaprah justru semakin memperparah kelangkaan di tingkat ritel dan mencekik 70% lebih petani gurem yang memposisikan diri sebagai pembeli bersih (net-buyer) beras.
Kekecewaan terhadap pola penanganan krisis yang tidak berbasis sains serta distorsi stabilisasi harga pangan tersebut menjadi sorotan tajam dari Prof. Andi. “Klaim swasembada beras di tengah harga yang terus melambung naik adalah sebuah paradoks ekonomi yang tidak logis, karena parameter paling jujur dari ketersediaan pangan adalah harga di tingkat pasar. Sangat memprihatinkan melihat pemerintah masih menghadapi bencana iklim El Niño dengan teknologi dan tata kelola era tahun 70-an, sembari memberlakukan kebijakan stabilisasi harga yang justru memicu kelangkaan beras di ritel dan makin memiskinkan puluhan juta petani gurem yang terjebak ketergantungan modal pada tengkulak,” tegas Prof. Andi.
Guna mencegah memburuknya krisis pasokan dan gejolak inflasi pangan, pemerintah didesak untuk melakukan perombakan mendasar dalam arsitektur kebijakan pertanian nasional. Kementerian teknis harus menghentikan pendekatan manajemen krisis yang bersifat reaktif-manual dan wajib mengintegrasikan platform riset AI serta data agroklimat presisi milik BRIN ke dalam pengambilan keputusan strategis. Di samping itu, pemerintah perlu menata ulang fungsi stabilisasi harga dengan mengembalikan peran Bulok sebagai penyerap gaba murni saat panen raya di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta mengevaluasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terbukti memicu kemacetan rantai distribusi nasional.
Selain transformasi teknologi hulu dan hilir, skema perlindungan terhadap petani gurem harus diwujudkan melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal yang nyata. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong untuk mengambil peran sebagai kompetitor institusional bagi jejaring tengkulak, khususnya dalam hal penyediaan modal kerja, transparansi harga beli, dan jaring pengaman sosial darurat bagi petani kecil. Langkah ini harus dibarengi dengan percepatan redistribusi lahan melalui konsolidasi reforma agraria guna membebaskan puluhan juta rumah tangga petani dari perangkap ketergantungan ekonomi dan kegureman lahan yang berkepanjangan.
Sebagai kesimpulan, krisis kekeringan El Niño yang melanda Indonesia hari ini bukan hanya persoalan kemarau dan faktor alam semata, melainkan cermin dari krisis tata kelola kebijakan publik. Kedaulatan pangan tidak akan pernah bisa dibangun di atas retorika angka dan klaim surplus yang manipulatif tanpa adanya komitmen untuk mengadopsi ilmu pengetahuan terkini. Seluruh pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat luas harus mengawal ketat setiap kebijakan pangan nasional agar intervensi negara benar-benar berbasis pada sains presisi, berkeadilan bagi petani gurem, serta mampu menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tentang CSDS Indonesia
Center for Strategic Development Studies (CSDS) adalah lembaga lembaga think-tank di bawah Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI) yang berfokus pada perumusan kebijakan publik berbasis riset teknologi dan inovasi lintas disiplin. Kami menjembatani kesenjangan antara inovasi sains dan pembuatan kebijakan untuk memastikan pembangunan nasional berjalan produktif, aman, dan berkelanjutan.
.