The Center for Strategic Development Studies (CSDS) mengungkap bahwa ketahanan energi Indonesia berada pada level “tahan”, namun menghadapi tantangan struktural serius yang mengancam keberlanjutannya. Polemik kelangkaan LPG 3 kg menjadi penanda ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap energi fosil bersubsidi, sekaligus menyoroti urgensi transisi ke energi yang lebih berkelanjutan. Meskipun Indeks Ketahanan Energi Indonesia menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 6,64 pada tahun 2022, terdapat sejumlah kerentanan mendasar yang perlu segera diatasi.
Kerentanan di Balik Indeks Ketahanan Energi yang Stabil
Analisis CSDS menunjukkan adanya kerentanan mendasar di balik angka indeks ketahanan energi yang tampak stabil. Salah satu aspek paling kritis adalah ketergantungan pada impor (Availability), yang dinilai sangat rentan dengan skor terendah 3,89. Kerentanan ini bersumber dari kapasitas produksi minyak mentah domestik yang hanya mencapai 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional menyentuh 1,6 juta barel per hari, menyebabkan nilai impor migas membengkak hingga USD 32,68 miliar pada tahun 2024. Selain itu, aspek infrastruktur yang tidak merata (Accessibility) juga menjadi masalah serius, di mana layanan distribusi BBM dan LPG berstatus “kurang tahan” akibat minimnya SPBU dan SPBE di berbagai daerah, ditambah pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) yang belum optimal. Terakhir, disparitas harga (Affordability) yang signifikan antara produk energi subsidi dan non-subsidi juga dinilai “kurang tahan” dengan skor 4,25, yang tidak hanya membebani masyarakat tetapi juga memicu praktik ilegal seperti pengoplosan.
Transisi Energi Lambat dan Potensi EBT yang Belum Optimal
Tantangan terbesar adalah lambatnya transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT). Hingga tahun 2024, bauran energi nasional masih didominasi batu bara (39,5%) dan minyak bumi (29,9%). Porsi EBT baru mencapai 13,9%, jauh dari target tahunan dan target nasional 23% yang kini ditunda hingga 2030. Padahal, Indonesia memiliki potensi EBT raksasa sebesar 3.687 GW, namun pemanfaatannya baru mencapai 13,8 GW atau sekitar 0,38%. Potensi energi surya sebesar 3.294 GW dan angin sebesar 155 GW belum dimaksimalkan, bahkan target pengembangannya dalam kebijakan energi nasional tergolong sangat rendah. Lambatnya pengembangan ini juga dipengaruhi oleh iklim investasi yang kurang kondusif, seperti pembatalan mekanisme feed-in tariff yang digantikan dengan harga patokan tertinggi, yang membuat harga EBT sulit bersaing dengan batu bara.
Rekomendasi Strategis untuk Ketahanan Energi Berkelanjutan
Untuk mengatasi tantangan ini, CSDS merekomendasikan beberapa langkah strategis. Prioritas utama adalah akselerasi pemanfaatan EBT dengan potensi tinggi seperti surya dan angin. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan mengimplementasikan insentif menarik seperti feed-in tariff dan merealisasikan pembentukan badan usaha khusus EBT. Sembari melakukan transisi, efisiensi energi fosil harus dioptimalkan melalui teknologi rendah emisi seperti Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dan co-firing biomassa. Selain itu, percepatan pemerataan infrastruktur energi seperti jargas dan rasionalisasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi beban fiskal.