The Center for Strategic Development Studies (CSDS) menyoroti bahwa mitigasi banjir kota, khususnya di wilayah pesisir utara (Pantura) Jawa, memerlukan pendekatan multi-sektor yang terintegrasi. Banjir parah yang melanda Bekasi pada Maret 2025, dengan ketinggian air mencapai 3 meter dan berdampak pada puluhan ribu penduduk, menjadi penanda bahwa penanganan parsial tidak lagi memadai. Masalah ini bersifat kompleks, dipicu oleh kombinasi faktor geografis, urbanisasi tak terkendali, dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Faktor Kompleks Penyebab Banjir Perkotaan di Pantura
Kerawanan banjir di kota-kota Pantura disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Secara geografis, wilayah ini memiliki topografi datar dan rendah yang menghambat aliran air ke laut. Kondisi ini diperparah oleh penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan, membuat daratan lebih rendah dari permukaan laut. Urbanisasi yang pesat mendorong alih fungsi lahan secara masif, mengubah area resapan hijau menjadi permukaan kedap air seperti beton dan aspal. Buruknya tata ruang kota, di mana banyak pemukiman dibangun di daerah rawan banjir dan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), turut berkontribusi secara signifikan. Di Jakarta, misalnya, RTH hanya 5,2%, jauh dari syarat minimal 30%. Faktor lainnya adalah infrastruktur drainase yang tidak memadai dan sering tersumbat sampah, serta pendangkalan dan penyempitan sungai akibat sedimentasi. Semua kerentanan ini diperburuk oleh dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan curah hujan ekstrem yang intensitasnya terus meningkat.
Solusi Infrastruktur dan Tata Ruang Terintegrasi
Untuk mengatasi masalah ini, CSDS merekomendasikan solusi yang menggabungkan perbaikan struktural dan kebijakan. Diperlukan modernisasi infrastruktur drainase perkotaan secara masif, seperti pembangunan sumur resapan dan kolom retensi. Program normalisasi dan naturalisasi sungai juga harus dilanjutkan untuk meningkatkan kapasitas tampung air. Di wilayah pesisir, implementasi rekayasa hidrologi adaptif seperti tanggul laut dan sistem pompa menjadi krusial untuk menghadapi kenaikan muka air laut. Upaya-upaya ini harus diintegrasikan dengan kebijakan tata ruang yang ketat dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara holistik dari hulu hingga hilir untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan menjaga kelancaran aliran air.
Peran Teknologi dan Kolaborasi Multi-Pihak
Inovasi teknologi memegang peranan kunci dalam mitigasi modern. Kajian ini menekankan pentingnya pengembangan sistem peringatan dini banjir berbasis teknologi. Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah digital twin, sebuah replikasi virtual yang menggunakan data real-time dari sensor dan pemantauan cuaca untuk memprediksi potensi banjir secara akurat. Namun, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif tanpa adanya kolaborasi strategis antara berbagai pihak. Pemerintah berperan dalam perencanaan dan kebijakan, sektor industri dapat menyediakan inovasi teknologi, sementara partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengikuti arahan menjadi kunci keberhasilan di lapangan.