Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) menghadapi berbagai tantangan strategis dalam menjalankan mandatnya. Temuan utama menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dan ketidakfokusan akibat peran ganda sebagai super holding BUMN dan Sovereign Wealth Fund (SWF). Masalah lain yang diidentifikasi meliputi ketiadaan indikator kinerja yang jelas, komposisi aset yang didominasi oleh aset tidak lancar sehingga membatasi kapasitas investasi langsung, serta beberapa keputusan investasi yang dinilai kurang cermat seperti pada kasus Garuda, proyek baterai listrik, dan revitalisasi tambak. Selain itu, strategi penghimpunan dana melalui skema pinjaman luar negeri dinilai menempatkan seluruh risiko pada Danantara, dan keterlibatannya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berpotensi mengurangi peran swasta.
Tujuan dari ringkasan kebijakan ini adalah untuk memberikan analisis kritis serta rekomendasi yang konstruktif kepada para pemangku kepentingan, terutama pemerintah, guna menyempurnakan arah dan tata kelola Danantara. Rekomendasi yang diusulkan antara lain adalah memfokuskan peran Danantara sebagai holding BUMN dan menyerahkan fungsi SWF kepada Indonesia Investment Authority (INA), menyusun indikator kinerja yang terukur, menerapkan skema co-investment untuk mitigasi risiko, serta membatasi intervensi pada proyek yang sudah diminati oleh swasta. Melalui penyesuaian strategis ini, Danantara diharapkan dapat beroperasi secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional sesuai dengan tujuan pendiriannya