Pinjaman dibutuhkan untuk pembangunan manusia dan infrastruktur. Jika bicara tentang deindustrialisasi, kita sudah mengalami deindustrialisasi sejak tahun 2001. Pada tahun 2001, kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP sekitar 29%. Sementara sekarang tinggal 18%. Lalu apa yang menyebabkan deindustrialisasi ini? Salah satunya infrastructure lagging. Jika bicara logistic performance index, di tahun 2014, Indonesia menempati peringkat 53. Sekarang Indonesia menempati peringkat 63. Artinya, terjadi penurunan performa. Sementara itu, tipikal investasi infrastruktur adalah memiliki dampak jangka menengah dan panjang. Pembangunan butuh infrastruktur. Salah satu contoh dari pentingnya infrastruktur adalah perbandingan export cost rute Jakarta-amsterdam dengan rute Singapore-Amsterdam. Ini dipengaruhi oleh salah satunya port capacity. Pemerintah punya peran penting dalam variable ini.
Dulu, jenis pinjaman yang biasa dilakukan pemerintah Indonesia adalah government to government, atau G2G. Jenis pinjaman ini dipilih karena suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman kepada pasar. Selain suku bunga, maturity date dari jenis pinjaman ini sangat panjang, hingga 30 sampai 40 tahun. Tapi kemudian kecenderungan ini mulai berubah mulai dari tahun 2006-2007. Sejak tahun tersebut, pemerintah mulai melirik pasar (market) untuk mendapatkan pinjaman. Salah satu alasannya adalah skema G2G berdampak pada independensi negara karena ada kecenderungan kita bisa disetir oleh negara yang memberikan pinjaman kepada kita. Negara maju memberikan pinjaman kepada negara berkembang karena, pada dasarnya, mereka memiliki uang yang cukup untuk dipinjamkan, melebihi investasi mereka. Mereka perlu menyalurkan uangnya sehingga mereka menyalurkan kepada negara berkembang. Alasan lain adalah alasan politik, meskipun pada dasarnya politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam pembahasannya dan bersifat interchangeable.
Pinjaman luar negeri tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi saja. Pada prinsipnya, pinjaman luar negeri dari satu negara ke negara lain merupakan transfer of income. Ada income yang berpindah dari satu negara ke negara lainnya. Pasca perang dunia kedua, Jerman memiliki kewajiban untuk mengganti biaya kerusakan kepada negara-negara tentangganya, salah satunya Perancis. Terjadi transfer of income disitu. Perdebatan mengenai dampak dari transfer of income telah terjadi sejak akhir perang kedua. Salah satu perdebatan ini melibatkan Keynes dan Ohlin. Keynes berpendapat bahwa transfer of income memberatkan Jerman saat itu, sementara Ohlin menganggap transfer of income justru meningkatkan aggregate demand dari negara penerima karena dampak dari meningkatnya daya beli, purchasing power. Tentunya dengan mempertimbangkan propensity to save dari negara tersebut pula.
Fenomena ini juga terjadi saat pemerintah Jepang memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia. Transfer of income dari Jepang ke Indonesia memiliki dampak langsung menurunkan kesejahteraan di Jepang dan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Kesejahteraan yang meningkat di Indonesia berdampak pada meningkatnya permintaan secara agregat (aggregate demand) di Indonesia. Di sisi lain, protensity to spend masyarakat Indonesia terhadap barang otomotif tergolong tinggi. Demand tersebut diterjemahkan dalam bentuk permintaan terhadap barang otomotif, lebih jauh lagi barang otomotif Jepang. Hal ini membuat meningkatnya penjualan barang otomotif jepang, yang dampak tidak langsungnya justru menguntungkan untuk Jepang.
Pembahasan yang harus diutamakan ketika berbicara utang adalah bagaimana utang tersebut digunakan untuk kesejahteraan. Thailand, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, memiliki pertumbuhan ekonomi 6%, infrastruktur Thailand lebih bagus dibandingkan Indonesia, namun utang pemerintah Thailand lebih sedikit dibandingkan utang pemerintah Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan kinerja dari fiscal policy office kedua negara dalam memberikan proyeksi pembangunan. Proyeksi yang baik terhadap alokasi utang untuk pembangunan memberikan dampak yang baik pula bagi kinerja ekonomi. Utang pemerintah Indonesia saat ini sekitar 28% dari GDP. Jika dijumlahkan dengan private debt, jumlahnya sekitar 35% dari GDP. Hal ini masih wajar. Kita tumbuh butuh utang, tapi proyeksi pembangunan sangat penting. Investment grade pemerintah indonsia pun masih baik.