JAKARTA, 15 April 2026 – Dalam diskusi publik yang dilaksanakan CSDS-MITI, Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, memberikan peringatan keras mengenai dampak rambatan dari potensi blokade Selat Hormuz terhadap ekonomi domestik. Beliau menekankan bahwa Indonesia saat ini berada dalam posisi fiskal yang rentan, di mana kenaikan harga minyak global akibat disrupsi geopolitik dapat memicu guncangan ganda: beban subsidi yang membengkak serta penurunan daya beli masyarakat secara masif.
Yusuf menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia akan berdampak langsung pada pelebaran defisit anggaran. Dalam analisisnya, jika blokade Selat Hormuz menyebabkan harga minyak melambung di atas asumsi makro APBN, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan sulit antara menambah utang untuk menambal subsidi energi atau menaikkan harga BBM domestik. Langkah terakhir ini dinilai sangat berisiko mengingat kondisi kelas menengah Indonesia yang saat ini sedang mengalami tekanan ekonomi cukup berat.
“Kenaikan harga energi bukan sekadar angka di atas kertas APBN, melainkan ancaman nyata bagi jutaan keluarga kelas menengah yang tidak tersentuh jaring pengaman sosial. Jika harga BBM terpaksa naik akibat krisis di Selat Hormuz, maka inflasi pangan dan transportasi akan melonjak, yang pada akhirnya dapat mendorong kelompok rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan,” ujar Yusuf.
Beliau juga mengkritik struktur ekonomi nasional yang terlalu bergantung pada konsumsi domestik tanpa perlindungan energi yang kuat. Menurut Yusuf, disrupsi di Selat Hormuz akan menekan nilai tukar Rupiah akibat meningkatnya kebutuhan dolar untuk impor minyak, yang kemudian akan memicu inflasi dari barang-barang impor. Hal ini dianggap akan memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga, yang justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di tengah upaya pemulihan nasional.
“Kita tidak boleh hanya terpaku pada angka pertumbuhan ekonomi yang bersifat semu jika fondasi ketahanan kita terhadap guncangan eksternal masih sangat lemah. Krisis di Timur Tengah ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi fiskal yang lebih berkeadilan dan mempercepat pengalihan anggaran dari subsidi konsumtif menuju pembangunan infrastruktur lebih mandiri dan berkelanjutan,” tegas Yusuf.
Yusuf Wibisono memaparkan simulasi dampak fiskal melalui dua skenario utama dalam menghadapi gejolak harga minyak dunia. Skenario pertama mengasumsikan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM domestik dengan konsekuensi membengkaknya beban subsidi dan kompensasi secara masif. Sementara itu, skenario kedua mempertimbangkan penyesuaian harga BBM untuk menjaga kesehatan fiskal, namun langkah ini diproyeksikan akan memicu lonjakan inflasi yang tajam dan menekan daya beli masyarakat.