JAKARTA, 15 April 2026 – Diskusi publik Perspective Forum yang diselenggarakan oleh CSDS Indonesia membedah dampak krusial blokade Selat Hormuz terhadap ketahanan energi nasional. Dr. Edi Hilmawan, Direktur Alih dan Sistem Audit Teknologi BRIN, menekankan bahwa ancaman di salah satu titik paling kritis perdagangan dunia ini merupakan ujian nyata bagi ketahanan energi Indonesia yang masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri. Mengingat Selat Hormuz dilalui oleh sekitar 25% perdagangan minyak global, gangguan di wilayah tersebut tidak hanya memicu lonjakan harga, tetapi juga mengancam ketersediaan fisik energi bagi Indonesia.
“Selat Hormuz adalah urat nadi energi dunia dengan volume mencapai 21 juta barel per hari. Bagi Indonesia, blokade di wilayah ini bukan sekadar masalah kenaikan harga di pasar global, melainkan ancaman langsung terhadap kepastian pasokan karena sebagian besar jalur logistik minyak mentah dan LPG kita sangat bersinggungan dengan titik konflik tersebut. Kita harus menyadari bahwa gangguan kecil saja di sana akan memberikan tekanan besar pada neraca energi nasional kita,” ujar Edi.
Edi juga menyoroti kerentanan struktural yang dipicu oleh penurunan produksi minyak dalam negeri dari yang sebelumnya dapat mencapai 1,4 juta barel per hari pada awal 2000-an menjadi hanya berada di kisaran 576 ribu barel per hari pada tahun 2024. Jumlah ini berbanding terbalik dengan kebutuhan konsumsi yang terus meningkat hingga 1,6 juta barel per hari. Kesenjangan antara produksi dan konsumsi ini membuat Indonesia semakin bergantung pada impor minyak mentah maupun produk bahan bakar minyak (BBM).
Selain masalah volume, Edi menggarisbawahi keterbatasan teknologi kilang nasional yang mayoritas masih bergantung pada jenis minyak dari Timur Tengah. “Ketergantungan kita pada impor LPG sudah mencapai 70 hingga 80 persen, dan sebagian besar kilang kita didesain khusus untuk mengolah minyak jenis tertentu dari Timur Tengah. Ini adalah peringatan keras bahwa kemandirian energi tidak bisa ditunda lagi. Kita perlu mempercepat modernisasi infrastruktur kilang agar lebih fleksibel,” tegas Edi dalam paparannya.
Edi memberi contoh kilang utama seperti RU IV Cilacap yang dirancang secara historis untuk mengolah minyak jenis berat dari Timur Tengah dan memiliki proporsi impor tertinggi mencapai 60-70%. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki ruang gerak yang terbatas dalam mengalihkan sumber pasokan ke wilayah lain secara cepat, karena perubahan sumber minyak mentah menuntut penyesuaian teknologi dan konfigurasi kilang yang memerlukan investasi waktu serta biaya yang tidak sedikit.
Sebagai solusi strategis untuk memperkuat kedaulatan energi, Edi menekankan pentingnya akselerasi modernisasi kilang agar mampu mengolah berbagai jenis minyak mentah dari berbagai belahan dunia. Tanpa fleksibilitas teknologi ini, Indonesia akan tetap terjebak dalam ketergantungan pada stabilitas politik di Timur-Tengah. Langkah ini harus dibarengi dengan pembangunan cadangan penyangga energi nasional yang memadai guna mengantisipasi disrupsi pasokan dalam jangka pendek.
Dalam jangka panjang, percepatan transisi energi menuju sumber terbarukan serta elektrifikasi di sektor transportasi menjadi harga mati untuk mengurangi beban ketergantungan pada bahan bakar fosil. Melalui penguatan diplomasi energi dan pembenahan infrastruktur domestik, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu bertahan dari gejolak pasar energi global, tetapi juga berhasil membangun kemandirian energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.