JAKARTA, 10 Maret 2026 – Center for Strategic Development Studies (CSDS) MITI menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Timur-Tengah Memanas: Dilema Indonesia di Board of Peace dan Rencana Pengiriman TNI ke Palestina”. Diskusi ini membedah langkah strategis pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengirimkan hingga 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) di bawah naungan Board of Peace (BOP) bentukan Donald Trump.
Keterlibatan ini menandai pergeseran paradigma diplomasi Indonesia dari sekadar retorika menuju aksi nyata di lapangan. Namun, para pakar memperingatkan adanya risiko besar terkait netralitas dan keselamatan personel di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Larasmoyo Nugroho, pengamat kebijakan pertahanan MITI, menyoroti bahwa misi ini memiliki derajat kesulitan yang jauh lebih tinggi dibandingkan misi PBB sebelumnya karena sifatnya yang lebih menekan serta sangat bergantung pada koordinasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara aliansi lainnya.
“Kita sedang berada di garis tipis antara menunjukkan taji sebagai middle power atau justru terjebak dalam agenda personal pihak lain. Rencana penempatan pasukan yang dijadwalkan pada April-Juni ini menuntut aturan main yang sangat jelas, terutama untuk menjaga prinsip operasi non-kombatan agar TNI tidak dihadap-hadapkan langsung dengan faksi perlawanan di Gaza maupun militer Israel,” ujar Larasmoyo.
Dalam perspektif yang lebih tajam, Larasmoyo juga membandingkan efisiensi operasional jangka panjang di wilayah konflik. “Secara teknis, bertugas di wilayah sepadat Gaza dengan infrastruktur reruntuhan yang kompleks memiliki risiko serangan jarak jauh dan sabotase yang sangat tinggi. TNI harus memiliki ketentuan penarikan diri segera yang kuat, kita tidak boleh membiarkan personel kita menjadi tameng hidup bagi kebijakan yang merugikan kedaulatan Palestina hanya demi menyenangkan kekuatan besar,” tambahnya.
Sementara itu, Shofwan Al Banna, Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, mengkritik desain BOP yang dianggapnya sangat problematik dan menyimpang dari mekanisme multilateralisme PBB. Ia menilai langkah Indonesia bergabung dengan institusi bentukan Donald Trump ini sebagai tindakan yang tergesa-gesa tanpa kalkulasi institusional yang matang.
“Keputusan ini tampak lebih seperti upaya untuk menyenangkan kekuatan besar daripada sebuah strategi diplomasi yang berlandaskan prinsip bebas aktif yang sejati. Kita harus jujur, bagaimana mungkin Indonesia bisa menjadi mediator yang kredibel jika untuk sekadar mengecam pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh anggota BOP lainnya saja kita tidak berani? Tanpa imajinasi diplomatik yang kuat, kita hanya akan menjadi alat legitimasi bagi penjajahan gaya baru yang dibungkus dengan narasi perdamaian,” tegas Shofwan.
Beliau juga mengingatkan perbandingan beban biaya dan kedaulatan dalam interaksi dengan negara adidaya. “Interaksi dengan adidaya bukan berarti menyerahkan leher kita. Jangan sampai kita terjebak dalam logika bahwa karena Amerika Serikat itu raksasa, maka kita harus selalu memberi konsesi, termasuk di Gaza. Jika kita datang ke meja perundingan hanya untuk menyerahkan diri sebagai menu, maka kita telah mengkhianati amanat konstitusi yang mengharuskan kita menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia,” paparnya.
Diskusi ini juga menyoroti keraguan terhadap komitmen Board of Peace dalam mewujudkan solusi dua negara (two-state solution), mengingat rencana tersebut tidak melibatkan suara rakyat Palestina secara langsung dalam pengambilan keputusan strategis. Fokus misi yang diarahkan pada demilitarisasi Gaza dikhawatirkan akan memicu resistensi sosial yang luas dan membahayakan legitimasi Indonesia di mata dunia Islam.
Sebagai arah kebijakan ke depan, forum ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat kapasitas institusional Kementerian Luar Negeri dan TNI dalam merumuskan batasan khusus nasional yang tidak bisa ditawar. Penguatan sinergi dengan negara-negara kawasan seperti Pakistan dan Turki dianggap lebih strategis untuk menyeimbangkan dominasi kekuatan besar, sekaligus memastikan bahwa kehadiran Indonesia di Gaza benar-benar membawa manfaat kemanusiaan yang nyata bagi rakyat Palestina, bukan sekadar pelengkap agenda geopolitik global.