The Center for Strategic Development Studies (CSDS) menyoroti trilema kompleks yang tak terdamaikan antara kepentingan ekonomi, energi, dan lingkungan terkait rencana tambang nikel di Raja Ampat. Sebagai episentrum keanekaragaman hayati laut dunia yang berstatus Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan UNESCO Global Geopark, Raja Ampat dihadapkan pada ancaman kerusakan permanen akibat aktivitas pertambangan yang bertentangan secara fundamental dengan mandat hukum dan model ekonomi berkelanjutan yang sudah ada.
Pelanggaran Hukum dan Ancaman terhadap Ekonomi Lokal
Aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat seperti Pulau Gag dan Kawe secara terang-terangan melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang secara eksplisit melarang penambangan mineral di pulau kecil jika menimbulkan kerusakan lingkungan. Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup telah membuktikan adanya pelanggaran, seperti pencemaran dan operasi di dalam kawasan hutan lindung. Meskipun pemerintah telah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Juni 2025, satu perusahaan (PT Gag Nikel) masih beroperasi di bawah skema Kontrak Karya yang lebih kuat secara hukum. Ancaman ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga ekonomis. Pertambangan berisiko menghancurkan fondasi ekonomi lokal yang berbasis pada ekowisata dan perikanan, yang sepenuhnya bergantung pada ekosistem laut yang sehat dan memiliki potensi ekonomi berkelanjutan hingga $52,5 juta per tahun.
Dilema ESG dalam Hilirisasi Nikel dan Risiko Reputasi Global
Konflik di Raja Ampat mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam program hilirisasi nikel nasional. Untuk mengolah bijih nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (EV), Indonesia mengandalkan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang menghasilkan limbah beracun (tailing) dalam volume masif. Pilihan metode pembuangan limbah—antara Deep Sea Tailings Placement (DSTP) yang murah namun merusak laut, dengan Dry Stacking yang lebih aman tapi mahal—menjadi inti dilema standar ESG (Environmental, Social, and Governance). Produsen EV global dan investor semakin menuntut rantai pasok nikel yang “hijau” dan bebas dari perusakan lingkungan, sehingga pilihan teknologi yang salah dapat merusak reputasi Indonesia sebagai tujuan investasi.
Solusi Strategis: Relokasi Fokus dan Diversifikasi Komoditas
CSDS berpendapat bahwa tidak ada urgensi strategis untuk menambang di Raja Ampat. Data menunjukkan lebih dari 80% cadangan nikel nasional terkonsentrasi di Sulawesi dan Maluku Utara, yang sudah menjadi pusat industri dan lebih dari cukup untuk menopang kebutuhan hilirisasi selama puluhan tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah direkomendasikan untuk memberlakukan moratorium permanen atas izin tambang baru di Raja Ampat dan mengalihkan fokus investasi ke wilayah industri yang sudah ada. Selain itu, untuk mengurangi risiko ketergantungan pada nikel, program hilirisasi perlu didiversifikasi ke komoditas lain yang lebih berkelanjutan, seperti bauksit dan rumput laut, yang keduanya memiliki potensi nilai tambah sangat tinggi dan selaras dengan agenda ekonomi hijau.